Bima Arya Applauds Perindo: A Youthful, Creative Party with High Public Awareness

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiartobaru-baru ini hadir sebagai pembicara di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Partai Perindo untuk kader DPRD periode 2024–2029 di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut, ia memuji performa Partai Perindo yang dinilainya segar dan progresif.

“Partai Muda dengan Kesadaran Publik yang Tinggi”

Bima Arya menilai bahwa dibandingkan dengan partai yang lebih senior, Perindo tampil sebagai partai muda namun memiliki kesadaran publik yang tinggi. “Perindo ini tergolong muda… tetapi tingkat kesadaran publiknya tinggi,” ujarnya.

Semangat Kolaborasi

Lebih lanjut, Wamendagri mengungkapkan bahwa Partai Perindo kini dihuni oleh banyak tokoh muda dari berbagai latar belakang aktivisme: mahasiswa, anti-korupsi, media, media sosial, sosial, hingga pegiat disabilitas. Menurutnya, ini adalah contoh sinergi kolaboratif yang mengesankan!

Kritik Konstruktif untuk Mencegah Penyimpangan Pejabat

Bima juga menekankan pentingnya peran DPRD yang diisi oleh kader Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) digunakan secara efisien dan tepat sasaran:

“Dana masyarakat harus kembali ke masyarakat, jangan mampir ke kantong pejabat… DPRD-lah yang bisa mengawal ini secara konsisten.”

Ia juga mengingatkan, DPRD harus memiliki keberanian untuk memberikan masukan atau kritik jika kepala daerah “keluar jalur”.

Kunci: Kolaborasi antara Eksekutif & Legislatif

Menurut Bima Arya, target ambisius pemerintah—pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengurangan kemiskinan secara besar-besaran—hanya dapat tercapai melalui sinergi legislatif-eksekutif. DPRD Perindo diharapkan bisa menjadi pelopor kolaborasi ini. SMA PGRI KOTA BIMA

Intisari Cepat

Poin Utama Ringkasan
Partainya Partai muda dengan kesadaran publik yang tinggi
Anggota Perindo Aktivis muda dari berbagai sektor—mahasiswa, media, sosial, disabilitas
Peran DPRD Diharapkan mengawasi penggunaan APBD dan memberikan kritik terhadap kepala daerah jika diperlukan
Target Nasional Sinergi legislatif-eksekutif untuk pertumbuhan yang tinggi & pengentasan kemiskinan